Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pentingnya memastikan dan mendorong pembiayaan iklim dan pengembangan karbon hutan berkeadilan bagi perempuan, masyarakat hukum adat, dan kelompok rentan.
"Pembiayaan iklim harus didukung tata kelola yang kredibel, mekanisme yang transparan, serta pembagian manfaat yang adil. Perempuan, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus dapat berpartisipasi secara bermakna," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Seperti dilansir Antara, dia menegaskan bahwa keberhasilan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan inisiatif karbon hutan tidak cukup hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap maupun besarnya pendanaan yang berhasil dihimpun.
Keberhasilan tersebut juga harus tercermin dari perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan penghidupan masyarakat yang menjaga serta mengelola hutan.
"Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau pembiayaan yang dimobilisasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat," ujar Catur Endah.
Menurutnya, pengalaman Indonesia melalui program perhutanan sosial menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus aksi perubahan iklim.
Melalui kepastian akses dan hak kelola, penguatan kapasitas serta kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan, masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian ekosistem.
(asa)