Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan () mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper () di Provinsi .
Pencabutan PBPH atas nama PT PRAPP tersebut merupakan sanksi administratif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan menyasar kawasan seluas 338.536 hektare.
"Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," ujar Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Terpisah, Corporate Communications APRIL Group mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan PT RAPP.
Pihak Corporate Communications APRIL Group menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," tulis Corporate Communications APRIL Group dalam keterangan resmi.
Saat ini, perusahaan disebut akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.