JAKARTA -- Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengapresiasi simposium nasional yang digelar oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan kementeriannya, Kampus Universitas Indonesia, dan Kemenag yang digelar di Depok, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan bertajuk 'Pemberdayaan Ekonomi Sosial-Ekonomi Pesantren' itu, Muhaimin menilai simposium tersebut sebagai langkah nyata untuk menyambut kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berterima kasih, karena simposium ini melibatkan banyak pihak dan salah satunya ISNU. ISNU tinggal mikir bagaimana ekosistem pesantren itu bisa terbangun," kata menteri asal Jombang tersebut.
Menurutnya, tanpa ekosistem yang mumpuni, sebaik apa pun program yang dibuat, bisa gagal. Karena itu, simposium nasional yang ditutup dengan deklarasi komitmen bersama kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk gerakan pemberdayaan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi menjadi langkah awal untuk memaksimalkan ekosistem untuk menjalankan program pemerintah.
"Dahulu ada program yang bagus untuk petani, namanya KUT. Saat itu, program ini bagus didukung oleh akademisi dan pembuat kebijakan yang hebat. Targetnya, pemberdayaan secara cepat, efektif, dan melibatkan banyak pihak. Tetapi, karena ekosistem tak terbangun, dalam waktu singkat, tak kurang dari satu tahun program KUT ini gagal dan menyisakan tunggakan kredit 10 T, " ucap Muhaimin.
Menurutnya, program baik yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto harus didukung oleh ekosistem yang bagus. Nah, lanjutnya, simposium nasional itu menjadi titik awal untuk memperbaiki ekosistem sosial ekonomi pesantren.
Pria yang karib disapa Gus Imin itu membeberkan, pesantren memag bisa tumbuh tanpa bantuan. Namun, dengan bantuan dan program pemerintah saat ini serta adanya Dirjen Pesantren yang sudah terbentuk di Kemenag, sudah sepantasnya ekosistem ini bisa makin baik.
"Pak Presiden sudah menyetujui UU Pesantren, jadi saatnya memberdayakan ekosistem pesantren yang juga melibatkan ISNU, ISNU tinggal mikir bagaimana ekosistem bisa terbangun sehingga program bisa berjalan maksimal di bawah," ungkapnya.
Saat ini, lanjut Muhaimin, Praboowo punya tema besar, transformasi bangsa. Menghidupkan kembali ruh konstitusi. Komitmen presiden adalah pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945.
Muhaimini menjelaskan bahwa pemerintah berkonsistensi menjalankan Pasal 33 UUD 1945 melalui penguasaan dan pengelolaan kembali kekayaan alam oleh negara menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi pemerintah.
Selama ini, sumber penerimaan negara dinilai masih banyak bertumpu pada pajak. Karena itu, konsolidasi pengelolaan kekayaan alam diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara sehingga memiliki anggaran yang memadai untuk merealisasikan amanat Pasal 34 UUD 1945.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa apabila negara konsisten menjalankan Pasal 34, yang mewajibkan negara memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, maka seluruh program pembangunan harus berorientasi pada pemberdayaan.
"Setiap rupiah APBN harus bermakna dan bernuansa pemberdayaan. Dengan begitu, ekosistem pesantren terkait ekosistem sosial dan ekosistem ekonomi serta ekosistem yang lainnya, akan diberdayakan," katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum PP ISNU Kamaruddin Amin mengakui tantang di bidang ekonomi masih banyak, pemerintah menurutnya tidak bisa sendirian. Harus kolaborasi, harus sinergi dengan civil society dengan seluruh komponen bangsa, salah satu civil society ada ISNU di situ.
" ISNU ini dengan tagline-nya harus berdampak, harus berdaya, harus berbuat, lakukan sesuatu, sehingga ISNU ini adalah sebuah organisasi yang lahir batin mendukung dan bersama pemerintah sebagai mitra strategis pemerintah, " tuturnya.
ISNU pun siap menyambut kolaborasi ini dan ke depannya dengan SDM yang dimiliki akan membantu memikirkan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Simposium Nasional itu kemudian diakhiri dengan pembacaan deklarasi kolaborasi yang dibacakan oleh Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik bersama perwakilan UI, Kemenag, dan Menko PM. Serta disaksikan oleh Menko Muhaimin.