Nasional

Pemerintah diharapkan beri kepastian hukum dan usaha IHT

Pemerintah diharapkan beri kepastian hukum dan usaha IHT

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini menghadapi tekanan regulasi dan fiskal serta peredaran rokok ilegal yang tidak menanggung kewajiban yang sama.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan kondisi yang dihadapi IHT saat ini dapat berdampak terhadap keberlangsungan industri legal.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dampak tersebut juga menyentuh tenaga kerja, lanjutnya, yang mana saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok, oleh karena itu, tekanan terhadap industri legal juga berisiko memengaruhi keberlangsungan pekerjaan.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri telah ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal menurun.

Menurut dia di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20 –30 persen, kondisi tersebut semakin menekan industri legal yang harus memenuhi kewajiban cukai dan regulasi.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.