Politik

Pemerintah dukung pengembangan perusahaan rintisan

Pemerintah dukung pengembangan perusahaan rintisan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membangun infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas talenta, menyiapkan regulasi, dan memfasilitasi kolaborasi guna mendukung pengembangan perusahaan rintisan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa sebagai negara berpenduduk sekitar 287 juta jiwa yang memiliki karakter dan kebutuhan beragam, Indonesia membuka ruang bagi perusahaan rintisan untuk berkembang.

"Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru," katanya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, memperbaiki regulasi, dan membangun kepercayaan publik guna mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan.

Ia juga mengemukakan pentingnya lingkungan bisnis kondusif dengan regulasi yang jelas dalam upaya pengembangan perusahaan rintisan.

"Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas," katanya.

Selain memperkuat ekosistem digital untuk mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan, pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi digital berdampak terhadap produktivitas sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah mengarahkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi," kata Meutya.

Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan ekonomi digital membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan terkait.