Politik

Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR

Wamenkum Eddy Hiariej
Wamenkum Eddy Hiariej (Adrial/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.

"Dalam kesempatan ini kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini," sambungnya.

Eddy mengatakan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurutnya, tindak pidana tersebut berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.

Selain korupsi, Eddy mengatakan RUU tersebut juga mengatur perampasan aset terkait sejumlah tindak pidana lain. Di antaranya, tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

"Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan," paparnya.

Dia mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap RUU tersebut. Khususnya, agar seluruh tahapan perampasan aset bisa berjalan sesuai mekanisme.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," jelasnya.

Berikut hal-hal yang diatur dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.

3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Lihat juga Video: DPR-Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna