Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat rantai pasok hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus membuka akses pasar bagi nelayan dan pembudi daya ikan.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari mengatakan, pemerintah berupaya menghubungkan produksi perikanan dengan kebutuhan pasar melalui temu bisnis dan penguatan rantai pasok.
"Pemerintah sudah menciptakan akses pasar melalui program makan bergizi gratis dan itu adalah akses pasar yang besar," kata Yanti dalam Bincang Bahari KKP di Jakarta, Selasa.
Pemerintah saat ini mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih dan budi daya ikan tematik untuk memperkuat ekonomi desa serta mendukung ketahanan pangan.
Menurut Yanti, pengembangan program tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar agar hasil produksi perikanan dapat terserap.
Ia mengatakan, penguatan rantai pasok menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
Perpres tersebut mengatur tiga kebijakan strategis, yakni penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, pemberian kemudahan akses masyarakat terhadap ikan, serta peningkatan minat konsumsi ikan.
Kebijakan penyediaan ikan mencakup pengembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya hingga penjaminan ketersediaan pasokan melalui sistem logistik ikan nasional.
Sementara itu, Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP mengatakan, KKP akan memfasilitasi pemasok ikan agar dapat mengakses Loka MBG, aplikasi marketplace yang dirancang untuk menghubungkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pelaku usaha lokal.
Inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan program MBG sekaligus memperluas akses pasar bagi produsen lokal. Melalui sistem katalog itu, dapur SPPG nantinya dapat membeli produk pangan secara langsung.
Budi berharap mekanisme tersebut mempermudah akses pemasok, meningkatkan transparansi pengadaan, serta memangkas rantai pasok.
"Jadi nanti produknya ada di katalog, dapur bisa beli. Mudah-mudahan begitu semua berbasis katalog, mereka tinggal klik. Itu juga untuk transparansi dan mungkin memutus rantai pasok," ujarnya.
Budi memastikan, KKP akan membantu pemasok ikan mengakses sistem tersebut agar produk perikanan lebih mudah terserap oleh dapur MBG.
Selain memfasilitasi akses pengadaan, KKP mendorong pengembangan produk olahan seperti filet ikan dan lele yang telah dibersihkan agar sesuai dengan kebutuhan dapur MBG yang memiliki keterbatasan ruang untuk menangani ikan hidup.