Politik

Pemerintah Siapkan Pemutakhiran Data untuk Pastikan MBG Tepat Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan perlunya percepatan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Foto: Kemenko Pangan
Jakarta -

Pemerintah menguatkan ketepatan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Data tersebut akan menjadi acuan dalam proses validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Langkah ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Langkah tersebut penting untuk memastikan Program MBG diterima oleh kelompok sasaran yang tepat sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Kepala BGN, Sudaryono Rabu (18/11). Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola MBG agar berjalan Baik, Bagus, Benar Bersih dan Bergizi serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam pertemuan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya percepatan pembenahan tata kelola MBG. Hal ini mencakup validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan pengawasan untuk menekan kejadian fatal yang membahayakan penerima manfaat.

Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga membahas efisiensi anggaran dan penindakan terhadap pelanggaran tata kelola program.

"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Zulhas juga mendorong perbaikan pelaksanaan MBG dengan berfokus pada pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran tata kelola.

Di sisi lain, percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi turut menjadi perhatian. Hingga saat ini, BGN telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.

Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.

Pengawasan Keamanan Pangan Diperkuat

Dalam pertemuan tersebut, Zulhas dan Sudaryono turut membahas penguatan keamanan pangan untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, yang mengacu pada praktik baik school meals di negara yang terlebih dahulu menerapkan program seperti MBG.

Selanjutnya, evaluasi penerapan sistem tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi AI yang tersambung dengan CCTV yang ada di seluruh SPPG juga dapat digunakan secara optimal.

Lebih lanjut, Zulhas mengharapkan pembenahan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.