Pemerintah memastikan tidak ada kegiatan pencetakan maupun Program Strategis Nasional () di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua Selatan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut pengembangan perkebunan tebu yang menjadi bagian dari swasembada pangan dan energi berada di luar kawasan taman nasional.
Ia menjelaskan kegiatan penambahan atau pembangunan sawah di dalam kawasan Taman Nasional tidak diperbolehkan. Pemerintah tetap harus menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan aturan yang berlaku.
"Kita pastikan untuk Wasur tentu secara legal tidak ada kegiatan pengembangan sawah atau pembangunan sawah di lokasi Taman Nasional. Itu dilarang. Namun, tekanan di sekitar yang perlu diperhatikan," kata Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11).
Pemerintah telah memantau kawasan tersebut melalui citra satelit. Berdasarkan pengamatan, terdapat sejumlah pondok kecil milik masyarakat di sekitar lokasi yang masih berkaitan dengan kearifan lokal.
Selain program cetak sawah, Hanif juga juga menegaskan tidak ada investasi maupun PSN yang masuk ke kawasan Taman Nasional Wasur tersebut.
"Tidak ada sama sekali. PSN tidak ada masuk di Wasur," ujarnya.
Hanif mengatakan rencana pembangunan perkebunan tebu berada di sebelah barat taman nasional. Batasan kawasan tersebut telah ditetapkan pemerintah dan dijaga agar pengembangan perkebunan tidak masuk ke area konservasi.
"Mungkin yang ini terkait dengan pembangunan kebun tebu, itu ada di sisi sebelah barat dari Taman Nasional. Itu sudah dijaga tetap dengan batas yang telah ditentukan oleh pemerintah," katanya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan lahan terdegradasi atau rusak untuk mendukung pengembangan komoditas pangan dan energi. Hanif menyebut pemerintah mengevaluasi lahan terdegradasi sekitar 9,7 juta hektare di Indonesia.
Dia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah tidak mengonversi hutan alam untuk pengembangan program tersebut.
Karena itu, pemerintah masih melakukan pemetaan dan verifikasi lokasi agar rencana pembangunan tidak bersinggungan dengan kawasan hutan yang harus dilindungi.