Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengonfirmasi pemerintah mengusulkan bahwa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana bisa dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana pada Rabu (11/11/2026).Dalam dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana harus memenuhi ketentuan dan kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan ini juga sudah mendapatkan persetujuan tim perumus."Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan," ujar Dhahana saat ditemui usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah Usul Bisa Rampas Aset Tindak Pidana Tanpa Putusan
