Teknologi

Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Ini Penjelasan BRIN

Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Ini Penjelasan BRIN
Jakarta -

Wacana memindahkan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menjadi pembahasan.

Langkah ini mencuat sebagai salah satu upaya membangun habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan satwa langka yang saat ini seluruh populasinya hanya terkonsentrasi di satu kawasan.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, mengatakan pengembangan habitat kedua merupakan strategi konservasi jangka panjang. Tujuannya bukan memindahkan seluruh populasi Badak Jawa, melainkan membangun populasi tambahan di luar habitat alaminya.

Menurut Hendra, ketergantungan seluruh populasi Badak Jawa terhadap Taman Nasional Ujung Kulon membuat spesies tersebut rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, hingga gangguan ekologis lainnya.

"Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi," kata Hendra dalam wawancara dengan Humas BRIN, Selasa (17/11/2026).

Dalam konsep tersebut, Ujung Kulon tetap menjadi populasi utama (mainland), sementara kawasan lain berfungsi sebagai habitat bagi populasi tambahan (islands). Dengan adanya beberapa populasi yang dikelola secara terintegrasi, kelangsungan hidup Badak Jawa diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu kawasan.

Hendra menegaskan, strategi ini lebih tepat disebut pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi translokasi, bukan pemindahan seluruh populasi atau bedol desa.

Alas Purwo Masih Harus Dikaji

Meski Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mulai dijajaki sebagai salah satu calon habitat kedua Badak Jawa, Hendra mengingatkan kawasan tersebut belum bisa langsung ditetapkan sebagai lokasi pemindahan.

Alas Purwo belum termasuk empat lokasi yang menjadi objek kajian kelayakan habitat kedua dalam penelitian yang ia ikuti pada 2009 dan 2015.

Karena itu, hasil penelitian terhadap kawasan Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Suaka Margasatwa Cikepuh, dan kawasan hutan Cikeusik tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah Alas Purwo layak atau tidak menjadi habitat baru Badak Jawa.

"Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya," ujarnya.

Hendra mengatakan ada sejumlah aspek yang harus diperiksa sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai habitat kedua. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 13 kriteria penting, termasuk riwayat sebaran Badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber air sepanjang tahun, luas kawasan, status konservasi, hingga kapasitas pengelolaan.

Kajian juga perlu mencakup ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, kondisi kesehatan satwa, potensi penyakit, keamanan kawasan, serta kemungkinan interaksi dengan manusia dan satwa lainnya.

Tidak hanya faktor ekologis, dukungan masyarakat di sekitar calon habitat juga menjadi pertimbangan penting. Sebab, keberhasilan konservasi tidak cukup hanya ditentukan oleh kondisi alam, tetapi juga kesiapan sosial dan pengelolaan kawasan.

Belajar dari Kegagalan

Hendra mengungkapkan, gagasan habitat kedua Badak Jawa sebenarnya sudah masuk dalam agenda konservasi nasional sejak lama. Strategi tersebut bahkan telah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017.

Dalam kajian pada 2009, penelitian di sekitar Gunung Honje dan Gunung Halimun-Salak memperlihatkan perbedaan penerimaan masyarakat terhadap rencana pengembangan habitat kedua.

Dukungan masyarakat di sekitar Gunung Honje mencapai 46%, sedangkan di sekitar Gunung Halimun hanya 23%. Sebaliknya, penolakan masing-masing mencapai 24% dan 54%.

Penelitian berikutnya pada 2015 di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, dan kawasan hutan Cikeusik, Pandeglang, menunjukkan perbedaan serupa.

Dari survei terhadap 540 responden di 18 desa, tingkat penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8%. Sementara itu, penerimaan di sekitar kawasan hutan Cikeusik hanya sekitar 24%, dengan 55% responden menyatakan netral.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program konservasi. Bahkan, sebagian masyarakat di Cikeusik keberatan jika Badak Jawa dipindahkan ke luar Provinsi Banten karena menganggap satwa tersebut sebagai identitas daerah.

Sebaliknya, masyarakat sekitar Cikepuh berharap kehadiran Badak Jawa dapat meningkatkan perlindungan hutan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pengembangan ekowisata.

"Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua," ungkap Hendra.

Hendra menegaskan penjajakan habitat kedua, termasuk di Taman Nasional Alas Purwo, masih membutuhkan pendalaman ilmiah. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu Badak Jawa yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

Perlindungan populasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas dan harus berjalan beriringan dengan upaya penjajakan habitat kedua.

Selain pengkajian habitat, pengembangan teknologi reproduksi dan konservasi genetik juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan spesies tersebut.

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pembangunan Laboratorium Assisted Reproductive Technology (ART) dan Bio-Bank di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung konservasi badak dan satwa liar terancam punah melalui teknologi reproduksi berbantu serta penyimpanan material biologis.

Pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan, penelitian, dan pembelajaran konservasi.

Hendra menilai penyelamatan Badak Jawa membutuhkan kolaborasi berbagai disiplin ilmu, mulai dari ekologi, genetika, kedokteran hewan, teknologi reproduksi, sosial ekonomi, antropologi, hingga kebijakan konservasi.

Ia menilai, wacana habitat kedua seharusnya tidak hanya diperdebatkan dalam konteks setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan satwa. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap keputusan didasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Membangun habitat kedua, kata Hendra, bukan berarti meninggalkan Ujung Kulon. Strategi tersebut justru menjadi upaya memperkuat peluang kelangsungan hidup Badak Jawa dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu populasi dan satu kawasan.