Politik

Pemkab Aceh Barat Percepat Pendataan Sertifikat Tanah Korban Bencana untuk Hunian Tetap

Pemkab Aceh Barat Percepat Pendataan Sertifikat Tanah Korban Bencana untuk Hunian Tetap

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH, – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya menuntaskan pendataan sertifikat tanah milik korban bencana hidrometeorologi. Proses ini merupakan syarat utama agar masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan hunian tetap dari pemerintah pusat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Meulaboh, Selasa, menyatakan bahwa penanganan saat ini masih berada pada tahap pengumpulan dokumen kepemilikan lahan. "Saat ini, proses penanganan masih berada pada tahap pendataan dan pengumpulan sertifikat tanah sebagai syarat utama pembangunan," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah rumah yang terdampak bencana alam pada November 2025 lalu tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 29 kepala keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa hidrometeorologi tersebut.

Setelah proses pendataan sertifikat ini rampung, pemerintah akan segera memulai pembangunan rumah bagi para korban. Tarmizi optimistis proses pengumpulan dokumen ini tidak akan memakan waktu lama. "Kita enggak banyak di Aceh Barat, cuma 29 KK, rupanya syaratnya kan harus ada sertifikat. Ini tidak lama, sebentar saja proses pendataan sertifikat," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan hunian tetap ini dapat mulai dikerjakan pada tahun ini atau setidaknya pada awal tahun 2027 mendatang. Pembangunan tersebut nantinya akan ditangani langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.

Mengenai anggaran, kebijakan pemerintah pusat menetapkan estimasi harga rumah dari BNPB disesuaikan menjadi kisaran Rp60 juta lebih per unit. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali tempat tinggal yang layak bagi para korban bencana.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara