KABUPATEN BANDUNG -- Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atau yang akrab disapa KDS, meminta seluruh elemen perusahaan, dunia usaha, dan instansi terkait untuk bersama-sama merangkul pekerja rentan dan menjaga kepedulian sosial di wilayahnya. Kepemimpinan dan sinergi baru ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan jaminan sosial antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Pesan tersebut disampaikan KDS dalam acara peluncuran Aplikasi SIGEMPAR (Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan) dan sosialisasi Program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan), hasil kolaborasi Disnaker Kabupaten Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang digelar di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (9/11/2026).
KDS mengapresiasi terobosan ini dan menekankan pentingnya kedewasaan serta kepedulian bersama dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan perlindungan sosial. Ia menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bandung telah memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada 182.651 jiwa pekerja rentan, mulai dari petani, ketua RT/RW, kader PKK, hingga guru ngaji.
"Tentunya saya sangat mengapresiasi gerakan ini. Berdasarkan basis data, ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama," kata KDS.
Dalam kesempatan tersebut, KDS mengimbau seluruh ASN, pengurus KORPRI, hingga pimpinan perusahaan untuk turut serta menjadi 'orang tua asuh' atau mengalokasikan program CSR perusahaan demi melindungi para pekerja rentan, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, hingga pengemudi ojek di sekitar lingkungan usaha.
"Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer. Data ini harus benar dan akurat melalui aplikasi SIGEMPAR," ujarnya.
Ia berharap peluncuran aplikasi SIGEMPAR dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, akurasi data, dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Dengan demikian, berbagai program perlindungan dan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Bagaimana kemudian pembangunan ini selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
KDS menegaskan, pembangunan ekonomi dan dunia usaha di Kabupaten Bandung harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi daerah, yakni mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan. Untuk itu, ia berharap melalui aplikasi SIGEMPAR tidak ada lagi pekerja yang jatuh miskin saat menghadapi musibah atau kecelakaan kerja.
Ia juga mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk tidak jumawa dan selalu mengedepankan sikap gotong royong serta rasa peduli terhadap sesama.
"Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi. Mari bersama-sama bersatu menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas," ujarnya.