Nasional

Pemkab Bangkalan awasi peredaran rokok ilegal jelang tahun baru

Pemkab Bangkalan awasi peredaran rokok ilegal jelang tahun baru

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur bersama polisi, TNI dan Kantor Bea Cukai Madura mulai meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal hingga pergantian Malam Tahun Baru 2027, demi mendukung terciptanya iklim usaha yang tertib, sehat, dan sesuai ketentuan hukum.

"Kebijakan ini juga sesuai dengan hasil rapat gabungan antara Bea Cukai Madura dengan Pemkab Bangkalan, polisi dan TNI," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan Ismet Effendi di Bangkalan, Sabtu.

Selain itu, sambung dia, Kabupaten Bangkalan diketahui sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat peredaran rokok ilegal tinggi.

Berdasarkan hasil razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan pada Juni hingga Agustus 2026, petugas berhasil menyita lebih dari satu juta batang rokok ilegal.

"Menurut perkiraan tim, menjelang akhir tahun 2026 atau menjelang pergantian Tahun Baru 2027, kemungkinan peredaran rokok ilegal lebih tinggi," katanya.

Karena itu, Kantor Bea Cukai meminta agar pemkab meningkatkan pengawasan baik di pelabuhan, di akses jembatan Suramadu yang selama ini sering ditemukan adanya pengiriman ke luar Madura dan di sejumlah titik potensial lainnya.

Pemkab Bangkalan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran rokok ilegal demi mendukung terciptanya iklim usaha yang tertib, sehat, dan sesuai ketentuan hukum.

Selain meningkatkan pengawasan, tim gabungan Pemkab Bangkalan juga terus menggencarkan sosialisasi kepada pemilik warung toko kelontong di wilayah itu agar tidak menjual rokok ilegal.

Pendekatan humanis dengan menjelaskan dampak hukum kepada pemilik dan penjaga toko gencar dilakukan.

Pemilik toko dan warung yang diketahui menjual rokok tanpa pita cukai diminta untuk tidak menjual lagi dan barang tidak disita, Namun jika pada kunjungan kedua masih ditemukan menjual rokok ilegal, petugas menegaskan, akan melakukan penyitaan dan mengamankan pemilik.