Nasional

Pemkab Bangli utamakan pelindungan data pribadi layanan digital

Pemkab Bangli utamakan pelindungan data pribadi layanan digital

Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangli mengutamakan pelindungan data pribadi pada setiap aplikasi dan layanan digital yang dikelola pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kebocoran data dan memastikan keamanan siber.

“Perlu komitmen dan kesadaran seluruh aparatur untuk menjaga keamanan informasi serta data yang dikelola pemerintah daerah,” kata Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli I Gede Eddy Hartawan di sela literasi siber di Kantor Bupati Bangli, Senin.

Untuk itu, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan layanan pemerintahan sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.

Ia menekankan keamanan informasi dan pelindungan data pribadi bukan tanggung jawab tunggal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) melainkan merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Bangli I Nyoman Murditha menjelaskan untuk memastikan pelindungan data pribadi, pihaknya mengadakan literasi siber dan pendampingan penyusunan Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA).

RoPA merupakan dokumen pencatatan aktivitas pemrosesan data pribadi, sedangkan DPIA merupakan penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan data.

Ada dua poin utama yang ditekankan dalam literasi itu yakni memperkuat jaring komunikasi keamanan siber melalui koordinasi yang cepat, terpadu, dan responsif antarperangkat daerah dalam menghadapi berbagai potensi insiden keamanan informasi. 

Kedua, meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen RoPA dan DPIA, khususnya bagi unit kerja yang mengelola aplikasi berbasis web dan memproses data pribadi masyarakat maupun aparatur pemerintah.

Melalui literasi itu, masing-masing perangkat daerah dapat memahami kewajiban dalam pengelolaan data pribadi serta mampu melakukan identifikasi dan pemetaan risiko terhadap aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan.