Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, melaksanakan pelatihan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui modul pembelajaran daring yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan pembelajaran atau Learning Management System (LMS).
“ASN harus memahami bukan hanya bagaimana mencegah korupsi, tetapi juga bagaimana melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus kita perkuat melalui pelatihan,” kata Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng Ni Made Susi Adnyani, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin.
Ia menjelaskan pelatihan itu disiapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei tersebut menunjukkan pemahaman ASN mengenai pencegahan korupsi, kode etik, dan mekanisme pelaporan masih perlu diperkuat.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya pengetahuan pegawai mengenai kanal pengaduan. Sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pegawai membuat sebagian ASN belum memahami langkah yang perlu diambil ketika menemukan indikasi penyimpangan.
Pemkab Buleleng menyiapkan lima langkah untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pertama, ASN akan diwajibkan mengikuti pembelajaran tentang kode etik, pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system (WBS) melalui pelatihan tatap muka maupun belajar mandiri.
Kedua, lanjutnya, kelulusan pelatihan akan dikaitkan dengan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), promosi dan mutasi, serta penugasan pada jabatan tertentu.
Ketiga, materi pelatihan akan disesuaikan dengan tugas, jenjang jabatan, dan risiko pekerjaan masing-masing pegawai agar relevan dengan situasi yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas.
Keempat, dokumentasi dan hasil pelatihan akan disimpan dalam folder bersama yang dapat diakses perangkat daerah pengelola sumber daya manusia dan Inspektorat.
Kelima, Pemkab Buleleng menyiapkan dukungan narasumber dari instansi terkait, termasuk KPK, serta pemanfaatan materi pembelajaran yang relevan.
Pemkab Buleleng mulai berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan pelatihan. Pembelajaran melalui LMS diharapkan membantu pegawai mempelajari materi secara mandiri dan memperluas jangkauan edukasi antikorupsi.
Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Buleleng berharap ASN mampu mengenali risiko korupsi, menolak praktik yang melanggar aturan, dan menggunakan kanal pengaduan yang tepat ketika menemukan indikasi penyimpangan.