Nasional

Pemkab dan DPRD Gianyar Bali tetapkan Perda APBD 2027

Pemkab dan DPRD Gianyar Bali tetapkan Perda APBD 2027

Gianyar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar dan DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 menjadi peraturan daerah dengan fokus utama meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Dengan adanya kesamaan visi dan misi maka pembangunan yang sedang dan akan kami laksanakan dapat direalisasikan sesuai perencanaan,” kata Bupati Gianyar Made Mahayastra usai rapat paripurna di Kantor DPRD Gianyar, Bali, Senin.

Bupati Gianyar menyatakan peningkatan pendapatan daerah 2027 masih terbatas. Namun, di sisi lain kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga meningkat secara signifikan.

Untuk itu, ia mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam segala bidang pembangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Suteja menyebutkan pendapatan 2027 harus mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan dan retribusi.

Kemudian, memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat indikator kinerja, pengawasan, dan evaluasi program guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Dalam Raperda APBD 2027, Pemkab Gianyar menargetkan pendapatan daerah senilai Rp3,75 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,47 triliun dan pendapatan transfer Rp1,27 triliun.

Adapun PAD itu ditargetkan naik sebesar Rp81,5 miliar atau 3,40 persen dibandingkan APBD 2026.

Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,69 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp2,62 triliun, belanja modal Rp707,67 miliar, belanja tidak terduga Rp8,5 miliar, dan belanja transfer Rp354,3 miliar.

Dengan struktur tersebut, Rancangan APBD Gianyar 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp60,8 miliar.

Surplus tersebut selanjutnya digunakan untuk menutup pembiayaan netto yang diproyeksikan minus dalam jumlah yang sama.

Setelah ditetapkan, Perda APBD 2027 itu akan dibawa ke Gubernur Bali untuk dievaluasi sebelum nantinya disahkan menjadi perda.

Selain menetapkan Raperda APBD 2027 menjadi perda, dalam rapat paripurna itu juga menetapkan enam raperda menjadi perda yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kemudian Raperda tentang Inovasi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda Jasa Konstruksi, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.