Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyepakati pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pinjaman Daerah senilai Rp250 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, mengatakan pembangunan rumah sakit tersebut bertujuan mendekatkan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan.
"Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan," kata Rusdi dalam keterangan diterima di Pasuruan, Senin.
Rusdi mengatakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemkab Pasuruan memilih skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp250 miliar, dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun dan masa tenggang delapan bulan.
Ia menjelaskan perhitungan kemampuan pembayaran pinjaman telah mempertimbangkan rasio kemampuan pelunasan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR), sehingga pembayaran pokok dan bunga setiap tahun diproyeksikan tidak mengganggu belanja wajib maupun pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Rusdi, pemerintah daerah menyadari masa pengembalian pinjaman akan melampaui masa jabatan pemerintahan saat ini, sehingga perhitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Ia menegaskan pembangunan RSUD Wilayah Selatan juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025-2029 sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Dirinya menyebut Pemkab Pasuruan berkomitmen mengelola dana pinjaman secara transparan dan akuntabel melalui penyampaian laporan berkala kepada DPRD mengenai perkembangan pembangunan serta pembayaran angsuran.
Selain itu, Rusdi menambahkan, pengawasan dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan efektif sekaligus mencegah penyimpangan yang berpotensi membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
"Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang," ujarnya.