Gresik (ANTARA) - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memperkuat koordinasi dengan serikat pekerja dan pengusaha dalam pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 agar kebijakan pengupahan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
"Kami perlu menyusun jadwal perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik agar setiap tahapan pembahasan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi," katanya di Gresik, Jawa Timur, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Fandi saat berdiskusi dengan sejumlah Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama di Rumah Buruh Gresik.
Ia menjelaskan, pembahasan UMK 2027 perlu memperhatikan sejumlah komponen perhitungan, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu atau alpha, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut dia, karakteristik dunia usaha di Gresik, mulai perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional, juga perlu dipetakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
"Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Gresik telah menerima surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.
Proses pembahasan selanjutnya mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Sesuai jadwal, penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026.