Nasional

Pemkab Magetan tekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pemkab Magetan tekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Magetan (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Jawa Timur terus berupaya untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar jumlahnya tidak bertambah banyak.

"Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat," ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Magetan Sukartini, Kamis.

Menurutnya, Pemkab Madiun melakukan banyak upaya untuk menekan kasus tersebut agar tidak bertambah. Di antaranya, dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai di tingkat desa hingga kecamatan. Khusus pada anak, pihaknya juga turun mengedukasi ke sekolah-sekolah guna mencegah praktik perundungan.

Pihaknya juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan.

Ia menegaskan bahwa penanganan korban tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis agar korban memperoleh pemulihan secara menyeluruh.

"Ketika ada korban yang membutuhkan pendampingan, terutama yang kondisi psikisnya terganggu, kami melalui UPTD PPA siap memberikan pelayanan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan hingga korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal," kata Sukartini.

Sesuai data dinas setempat, tercatat ada sebanyak 17 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan dari Januari hingga pertengahan November 2026. Dari jumlah tersebut, sembilan kasus merupakan kekerasan terhadap anak, sedangkan delapan kasus lainnya merupakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Beberapa kasus kekerasan anak yang menjadi perhatian di antaranya dugaan tindak kekerasan seksual disertai kekerasan fisik di Desa Bulugledeg, Kecamatan Bendo; kasus perundungan dan pengeroyokan di Desa Joketro, Kecamatan Parang; serta persoalan anak yang mengalami keputusasaan hingga tidak ingin melanjutkan sekolah.

Ia menambahkan, melalui layanan UPTD PPA tersebut, warga yang mengetahui informasi maupun pihak korban sendiri dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan, mulai dari fasilitasi mediasi hingga pendampingan psikologis.

Pemerintah daerah terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.