Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berencana mengevaluasi mekanisme penyewaan aset daerah agar kesempatan pemanfaatannya lebih terbuka bagi masyarakat, sekaligus mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, Selasa, mengatakan, pemerintah daerah ingin menata kembali pemanfaatan aset agar tidak hanya berputar pada penyewa atau pihak yang sama.
Masyarakat lain juga diharapkan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan aset milik pemerintah.
"Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain. Jadi, keberpihakan itu bisa bersama-sama," kata Lisdyarita.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan lebih optimal, baik dari sisi pengelolaan maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Meski mekanisme penyewaan selama ini telah mengacu pada peraturan daerah (perda), Lisdyarita menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki pemerintah kabupaten.
"Kalau berdasarkan perda itu sudah optimal. Tapi, saya ingin lebih optimal lagi. Kita akan tinjau ulang kembali dan kita kaji ulang juga," ujarnya.
Selain menata mekanisme penyewaan, Pemkab Ponorogo juga membuka kemungkinan penyesuaian tarif sewa terhadap sejumlah aset, terutama tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.
Lisdyarita menyebut, kenaikan tarif tidak akan diberlakukan secara menyeluruh, melainkan mempertimbangkan hasil kajian terhadap masing-masing lokasi dan aset yang disewakan.
"Ada beberapa tempat mungkin kita akan naikkan, termasuk bangunan atau tanah yang biasanya dipakai untuk toko-toko," ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Rita tersebut.
Pembenahan juga akan mencakup peremajaan sejumlah aset agar kondisinya lebih layak dan memiliki nilai pemanfaatan yang lebih baik.
Pemkab Ponorogo menargetkan penataan pemanfaatan aset tersebut dapat mulai membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pada tahun depan.