Pemerintah Kota Bogor meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor untuk terus menjaga integritas. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi saat menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
"Pakta Integritas ini harus menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bukan sebatas ditandatangani, tetapi harus tercermin dalam perilaku, pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Denny menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon. Ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
Namun, dia menyadari bahwa struktur birokrasi yang kuat tidak akan berarti tanpa fondasi karakter yang kokoh dari setiap individu di dalamnya.
Menurut Denny, pembangunan Zona Integritas menjadi instrumen penting untuk membentengi institusi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dia pun meminta seluruh pegawai untuk benar-benar menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai pedoman dalam bekerja.
"Saya meminta seluruh pegawai untuk benar-benar meresapi nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai napas dalam bekerja," tutupnya