Nasional

Pemkot Kediri dukung pemerataan akses layanan kesehatan mata

Pemkot Kediri dukung pemerataan akses layanan kesehatan mata

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mendorong pemerataan akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha mengemukakan kesehatan mata memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Penglihatan yang baik membantu anak-anak belajar dengan nyaman, orang tua tetap beraktivitas, serta masyarakat dapat bekerja secara optimal.

"Berbicara kesehatan mata, kita baru menyadari betapa berharganya penglihatan ketika mulai mengalami gangguan. Padahal, mata yang sehat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya di sela kegiatan peresmian Klinik Utama Mata JEC Java Eye Care Kediri, di Kediri, Kamis.

Pihaknya mengapresiasi atas berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan mata di Kota Kediri, salah satunya Klinik Utama Mata JEC Java Eye Care Kediri.

Ia juga mengapresiasi kegiatan operasi katarak yang sebelumnya dilaksanakan JEC bersama Gerakan Matahari. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap penanganan gangguan penglihatan.

Gus Qowim, sapaan akrabnya, menjelaskan, Pemkot Kediri terus berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui sejumlah program, di antaranya layanan kesehatan gratis, posyandu, Integrasi Layanan Primer (ILP), serta Gerakan Mapan Lestari.

Menurut dia, upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

Oleh karena itu, kehadiran JEC diharapkan dapat melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah tersedia sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mata sejak dini.

Sementara itu, Presiden Direktur JEC Eye Hospitals and Clinics Dr. dr. Johan A. Hutauruk, Sp.M (K) mengatakan penglihatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Adanya gangguan penglihatan tidak hanya menghambat seseorang dalam menyerap informasi, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko kecelakaan, hingga menyebabkan kehilangan pekerjaan.

"Sekitar 83 persen informasi yang diterima manusia berasal dari indra penglihatan. Karena itu, upaya mengatasi gangguan penglihatan, termasuk kebutaan akibat katarak, perlu mendapat perhatian lebih besar," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan data, jumlah operasi katarak di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 2.200 tindakan per satu juta penduduk. Angka tersebut masih di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 3.000 operasi per satu juta penduduk.

JEC menilai target operasi perlu ditingkatkan menjadi 5.000 tindakan per satu juta penduduk pada 2031 agar upaya penanggulangan kebutaan akibat katarak dapat berjalan lebih cepat.

Ia juga menyebutkan data survei Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia mengalami kebutaan akibat katarak. Kondisi tersebut membutuhkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan operasi, termasuk bagi kelompok kurang mampu.

Untuk meningkatkan jumlah operasi, ia mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari menghitung kapasitas operasi dan kebutuhan masyarakat, menjaring pasien melalui kerja sama dengan puskesmas, memperluas pemeriksaan atau skrining, hingga menjaga kualitas hasil operasi.

Selain itu, diperlukan kolaborasi pembiayaan antara fasilitas kesehatan publik dan swasta agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh kesempatan menjalani operasi katarak.

Ia menegaskan peningkatan jumlah tindakan operasi harus tetap diimbangi dengan kualitas pelayanan sehingga pasien benar-benar memperoleh manfaat berupa pemulihan penglihatan.

"Jangan sampai operasi, tetapi pasien tidak bisa melihat juga. Kalau pasien bisa melihat kembali, dia akan menjadi penyampai informasi positif kepada masyarakat lainnya," ujarnya.

Johan berharap kolaborasi antara fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemerintah, dan sektor swasta dapat mempercepat penanganan kebutaan akibat katarak di Indonesia.