Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melibatkan Kejaksaan Negeri dan Inspektorat kota setempat untuk mengawal pelaksanaan program bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan.
"Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen," katanya di Kediri, Selasa.
Ia mengungkapkan pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan peninjauan langsung terhadap progres rehabilitasi rumah penerima bantuan. Pemantauan langsung juga dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati, Kota Kediri.
Syamsul menjelaskan, pada 2026 program bantuan sosial RTLH ditargetkan menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 190 penerima telah terealisasi, sedangkan beberapa calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Sisa alokasi bantuan tersebut kemudian dialihkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target keseluruhan sebanyak 200 penerima manfaat tetap dapat terpenuhi.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp35 juta untuk memperbaiki kondisi rumah, meliputi bagian atap, lantai, dinding, dan kamar mandi. Calon penerima juga harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri dan masuk kategori desil 1 hingga 4.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang untuk dibelanjakan secara mandiri oleh penerima, dengan batas waktu penyelesaian rehabilitasi maksimal dua bulan. Pemerintah daerah juga melibatkan pendamping yang diusulkan pihak kelurahan untuk membantu pembelian material dan pelaksanaan pekerjaan.
Sementara itu, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri Bernadeta Susan mengatakan, keterlibatan kejaksaan bertujuan memastikan seluruh tahapan program yang ditetapkan sebagai proyek strategis daerah melalui surat keputusan wali kota tersebut berjalan sesuai aturan dan petunjuk teknis.
Ia menegaskan, penggunaan bantuan sebesar Rp35 juta harus benar-benar diperuntukkan bagi perbaikan rumah penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lainnya.
"Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain," ujarnya.
Susan menambahkan, Tim PPS melakukan pendampingan dan peninjauan berkala untuk memeriksa kondisi rumah, kesesuaian penerima dengan kriteria yang ditetapkan, serta memastikan penggunaan dana bantuan sesuai peruntukannya.
Hasil pemantauan selanjutnya dievaluasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya agar semakin transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah seorang penerima bantuan di Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Anwar bersyukur mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp35 juta. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit tersebut menggunakan bantuan untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor saat musim hujan.
"Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan," katanya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat membuat kondisi rumahnya menjadi lebih baik dan nyaman untuk ditempati.