Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, mendorong percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital bagi warga sasaran, salah satunya dengan melibatkan para agen di tiap kelurahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono dalam keterangan di Madiun, Rabu, mengatakan Perlinsos Digital merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos).
"Melalui layanan Perlinsos Digital ini diharapkan pendataan masyarakat semakin tertib, akurat, dan transparan, sehingga mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, program tersebut juga mendukung persiapan penyaluran bansos tahun 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Karena itu percepatan pendaftaran Perlinsos Digital ini menjadi perhatian penting pemerintah, agar tidak ada penerima manfaat yang terputus bantuannya pada tahun 2027, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos PKH, BPNT eksisting, serta masyarakat miskin dan rentan lainnya.
Untuk terdaftar dalam Perlinsos Digital, masyarakat penerima bansos harus melakukan pendaftaran. Mereka dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id maupun dengan pendampingan agen perlinsos.
Kegiatan pendaftaran tersebut bertujuan untuk pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat agar informasi yang dimiliki sesuai dengan kondisi terkini dan lebih valid.
Dalam rangka mendukung percepatan pendataran tersebut, kata dia, Pemkot Madiun melalui Dinsos setempat meminta seluruh agen perlinsos yang telah terdaftar agar segera bergerak melakukan pendampingan pendaftaran warga.
Sesuai instruksi pusat, pemerintah daerah juga didorong untuk melibatkan ASN, kepala desa/lurah, hingga RT/RW, sebagai agen guna memperluas jangkauan pendataan masyarakat ke Perlinsos Digital.
Pemkot Madiun juga menggelar bimtek agen perlinsos agar para agen di tiap kelurahan hingga tingkat RT/RW tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri terdata dalam sistem perlindungan sosial serta memiliki kesempatan untuk mengajukan bantuan sosial sesuai kriteria.
Namun Heri menegaskan pendaftaran tersebut merupakan pengajuan dan bukan merupakan jaminan otomatis untuk menjadi penerima bantuan. Hal itu karena setiap pengajuan tetap melalui proses verifikasi dan penilaian berdasarkan kondisi sosial ekonomi serta kriteria masing-masing program.
Proses verifikasi data tersebut untuk memastikan bahwa penyaluran bansos tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pihaknya memastikan Dinsos-PPPA Kota Madiun memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran seluruh agen agar perlindungan sosial semakin tepat sasaran, inklusif, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.