Nasional

Pemkot Madiun usulkan UMK tahun 2027 sebesar Rp2,8 juta

Pemkot Madiun usulkan UMK tahun 2027 sebesar Rp2,8 juta

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 sebesar Rp2.800.208 yang tercatat naik Rp211.414 atau sekitar 8,17 persen dibandingkan UMK tahun 2026 Rp2.588.794.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam keterangannya di Madiun, Minggu mengatakan usulan UMK 2026 tersebut telah disepakati bersama antara Pemkot Madiun, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dalam pembahasan yang dilakukan pada Jumat (20/11).

"Besaran UMK yang diusulkan ini bukan asal kenaikan yang diciptakan pemerintah kota. Tetapi, sudah disinkronkan dengan serikat pekerja dan asosiasi yang mengetahui kemampuan masing-masing perusahaan dalam memberikan upah," ujarnya.

Pihaknya memastikan besaran kenaikan upah tersebut telah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemampuan perusahaan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) Kota Madiun Angga Wahyu Nurcahyo menyatakan formula kenaikan 8,17 persen UMK tersebut menjadi titik kesepakatan antara serikat pekerja dan kemampuan perusahaan. Dengan begitu, pemerintah mampu menjaga stabilitas antara dunia usaha dengan pekerja agar tetap berkelanjutan.

"Walaupun dalam pembahasan pihak asosiasi perusahaan merasa agak berat, namun mereka tetap optimistis dengan kenaikan tersebut dan memperhatikan kelayakan para pekerjanya. Akhirnya disepakati usulan di angka Rp2,8 juta tersebut," katanya.

Angga menyebutkan setelah surat rekomendasi usulan UMK Kota Madiun Tahun 2027 ditandatangani oleh Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun dan dewan pengupahan setempat, maka usulan itu kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Nantinya, setelah ditetapkan oleh Gubernur Jatim, Dinas Tenaga Kerja masing-masing kota/kabupaten akan melakukan sosialisasi tentang hasil penetapan UMK tersebut kepada perusahaan di daerah masing-masing untuk diterapkan mulai 1 Januari 2027.

Pemkot Madiun juga menyiapkan tim pengawasan dan layanan pengaduan untuk mengantisipasi permasalahan penerapan upah setelah ketentuan baru diberlakukan.