Politik

Pemkot Samarinda Matangkan Skema Probebaya 2027 di Tengah Efisiensi Anggaran

Pemkot Samarinda Matangkan Skema Probebaya 2027 di Tengah Efisiensi Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA, – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, tengah mematangkan skema pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil di tengah upaya efisiensi keuangan daerah yang mengharuskan pengelolaan anggaran lebih cermat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa Probebaya tetap menjadi prioritas utama meskipun dinamika fiskal daerah menuntut adanya penyesuaian. "Probebaya tetap menjadi prioritas utama. Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya di Samarinda, Kamis.

Untuk merumuskan penyesuaian tersebut, Andi Harun mengumpulkan seluruh camat dan lurah se-Kota Samarinda. Pertemuan ini bertujuan meminta masukan terkait penyesuaian komposisi program yang berbasis rukun tetangga (RT) ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pelaksana Tugas Asisten I, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Jaminan Tuntasnya Probebaya 2026

Andi Harun menjelaskan bahwa dinamika fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja tanpa mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Terkait kewajiban tahun berjalan, ia memastikan seluruh alokasi Probebaya 2026 yang masih dalam proses pencairan akan tuntas sebelum akhir tahun. "Probebaya tahun ini telah dialokasikan dan dipastikan terbayar lunas pada tahun ini. Jajaran kewilayahan tidak perlu khawatir," tegasnya.

Untuk perencanaan tahun 2027, Pemkot Samarinda menyiapkan skenario anggaran yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah. Proyeksi plafon anggaran dipastikan tidak akan melampaui alokasi pada tahun 2026. Andi Harun telah menginstruksikan Bagian Pemerintahan untuk menyusun dua opsi skenario anggaran sebagai bahan kajian lebih lanjut. Ia menilai penetapan skema tidak dapat diseragamkan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Usulan Prioritas dari Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan wilayah menyampaikan pandangannya terkait proporsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Camat Palaran, misalnya, mengusulkan agar dana Probebaya 2027 lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan gotong royong agar tetap berjalan optimal jika terjadi penyesuaian plafon.

Sementara itu, Lurah Gunung Lingai menekankan pentingnya mempertahankan pembiayaan kebutuhan dasar warga. Kebutuhan tersebut meliputi dukungan jaminan kesehatan (BPJS), pemberian makanan tambahan (PMT), kegiatan kelompok masyarakat, serta pendataan dasawisma. Di sisi lain, Camat Samarinda Ilir menyoroti pentingnya perencanaan sejak dini agar pengaturan komposisi anggaran selaras dengan waktu pelaksanaan di lapangan.

Beberapa lurah juga mengusulkan agar porsi pembangunan sarana prasarana fisik dan pengadaan barang tetap dipertimbangkan dengan menyesuaikan kondisi geografis setempat. Menanggapi beragam usulan tersebut, Andi Harun menyatakan bahwa seluruh masukan akan dirumuskan untuk mencari formulasi anggaran yang paling tepat sasaran. Selain menjaga keberlanjutan Probebaya, ia juga menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai di tengah kebijakan penyesuaian fiskal daerah.

Probebaya merupakan program unggulan Pemkot Samarinda yang diluncurkan pertama kali pada 4 Juni 2021. Program ini dirancang untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga tingkat akar rumput dengan mengalokasikan dana stimulan Rp100 juta per RT setiap tahun melalui mekanisme swakelola kelompok masyarakat. Setelah diawali sebagai proyek percontohan di 59 kelurahan pada 2021, program ini diterapkan penuh di hampir 2.000 RT se-Kota Samarinda sejak 2022 dengan total pagu anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun dalam APBD. Anggaran tersebut mencakup pembangunan infrastruktur skala kecil hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial warga. Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan efisiensi dan penyesuaian arus kas daerah membuat Pemkot Samarinda menerapkan pola pencairan bertahap. Alokasi tahap awal pada APBD 2026 disalurkan Rp60 juta hingga Rp75 juta per RT dengan fokus utama menuntaskan kegiatan wajib sesuai peraturan wali kota, seperti iuran BPJS, operasional posyandu, PMT balita, serta perbaikan infrastruktur mendesak.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara