Politik

Pemprov DKI Dukung Sekolah Rakyat, Ajukan Lokasi di Jakbar dan Jaktim

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Belia/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Pemprov DKI telah mengusulkan dua lokasi pembangunan sekolah tersebut di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kedua lokasi itu telah diajukan kepada Menteri Sosial saat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Masing-masing lokasi punya luas sekitar 2 hektare.

"Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pramono mengatakan salah satu lokasi yang disiapkan di Jakarta Timur berada di kawasan Cakung. Penyediaan lahan tersebut merupakan tindak lanjut atas penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk ke depan, karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung," ujarnya.

Pramono mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebab itu, Pemprov DKI tak akan mengambil alih kewenangan tersebut dan memilih berkontribusi melalui penyediaan lahan.

"Pemprov DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat," jelasnya.

Selain itu, Pramono meluruskan kabar mengenai rencana pemanfaatan hutan kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pramono memastikan lahan yang diusulkan kepada Kementerian Sosial berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, bukan di kawasan hutan kota UI.

Sebaliknya, Pemprov DKI berharap kawasan hutan kota UI tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pramono bahkan menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut jika pihak UI menyerahkannya kepada pemerintah daerah.

Pramono berencana menjadikan hutan kota UI sebagai kebun raya untuk menambah ruang terbuka hijau sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.