BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan aturan terkait larangan aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. Kebijakan itu merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan pnggunaan vape.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan tengah memproses surat edaran mengenai larangan ASN menggunakan vape. Selain itu, pihaknya mulai menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada ASN.
"Kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan," ucap dia, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengatakan pihaknya merencanakan surat edaran akan segera diterbitkan. Kebijakan tersebut berlaku di lingkungan Pemprov Jawa Barat dan harus diikuti.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika," kata dia.
Dampaknya, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan keteladanan sebagai ASN. Kebijakan ini pun bertujuan melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika serta memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," kata dia.
Ia menyebut aturan akan membahas terkait mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penerapan aturan disiplin. Disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan status kepegawaian masing-masing.
Terkait sanksi, Dedi mengatakan penanganan pelanggaran akan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing perangkat daerah. Apabila sudah berdampak kepada disiplin akan mendapatkan hukuman.
"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing," kata dia.