Jakarta (ANTARA) - Konsultan bisnis musik Aldo Sianturi menilai penerapan tarif Rp0 dalam pelayanan pencatatan hak cipta bisa membantu membangun kesadaran warga, khususnya kreator, mengenai pentingnya tata kelola dan pelindungan karya.
"Kebijakan tarif Rp0 harus dipandang sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran bahwa setiap karya memiliki nilai yang perlu dikelola dan dilindungi secara serius," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penerapan kebijakan pencatatan hak cipta gratis tujuan akhirnya semestinya melindungi hak cipta dan meningkatkan nilai ekonomi karya bagi pencipta.
Pencatatan hak cipta, ia menjelaskan, merupakan bagian dari administrasi dan dokumentasi kepemilikan karya yang bisa menjadi salah satu bukti relevan ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan karya.
Namun, ia menyatakan, pencatatan bukan syarat lahirnya hak cipta dan bukan bukti yang bisa menjamin kemenangan dalam perkara sengketa kepemilikan karya.
"Kita juga harus meluruskan satu hal, berdasarkan prinsip hukum hak cipta Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata," kata pendiri Kelas Bisnis Musik itu.
Aldo mengemukakan bahwa penerapan tarif Rp0 dalam pelayanan pencatatan hak cipta merupakan langkah positif dalam upaya untuk meningkatkan pelindungan hak cipta.
Namun, dia mengingatkan bahwa persoalan pelindungan hak cipta di Indonesia bukan hanya berkenaan dengan pencatatan hak cipta.
"Jadi, persoalannya bukan hanya bagaimana mempermudah pendaftaran, tetapi juga bagaimana memastikan kreator memahami apa yang mereka miliki dan bagaimana hak itu dikelola," katanya.
Selain masalah pencatatan hak cipta, ia melanjutkan, masih ada persoalan seperti rendahnya literasi mengenai kekayaan intelektual, lemahnya administrasi kepemilikan karya, dan rendahnya pemahaman tentang nilai karya seni sebagai aset ekonomi.
"Kita harus memahami bahwa sebuah lagu memiliki nilai ekonomi yang dapat terus menghasilkan pendapatan melalui berbagai kanal, mulai dari pertunjukan, streaming digital, penggunaan komersial, sinkronisasi dengan film dan iklan, hingga eksploitasi hak penerbitan musik," ia menjelaskan.
Dia menyampaikan perlunya peningkatan pemahaman mengenai kepemilikan atas karya musik, termasuk bagaimana pembagian hak atas karya musik antara pencipta dan pihak lain serta mekanisme untuk memastikan metadata dan administrasi karya tercatat secara benar.
Aldo mencontohkan, satu rekaman musik mencakup hak atas komposisi lagu dan hak atas rekaman suara atau master.
Dalam hal ini, pencipta lagu, penulis lirik, komposer, penyanyi, produser rekaman, dan label bisa memiliki peran serta hak yang berbeda. Jadi, sejak awal dokumentasinya harus jelas.
Aldo mengatakan bahwa pendampingan bagi musisi independen serta dukungan untuk membangun kesadaran seniman mendokumentasikan proses penciptaan masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah memperluas penerapan tarif nol rupiah dalam pelayanan pencatatan hak cipta guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pelindungan kekayaan intelektual.
Tarif Rp0 diberlakukan dalam pelayanan pencatatan 19 jenis hak cipta, termasuk karya seni rupa, buku, foto, film, dan program komputer.
Penerapan kebijakan itu diharapkan bisa mendorong perbaikan pendokumentasian kepemilikan karya kreatif, peningkatan nilai karya sebagai aset ekonomi, pengoptimalan pelindungan dan komersialisasi karya, serta penguatan daya saing industri kreatif nasional.