Nasional

Pengadilan Delhi Usut Perwira AU India yang Bocorkan Rahasia ke Agen Pakistan

Pengadilan Delhi Usut Perwira AU India yang Bocorkan Rahasia ke Agen Pakistan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pengadilan di Delhi akan memproses surat dakwaan terhadap seorang perwira Angkatan Udara India (IAF) berpangkat Wing Commander, yang ditahan karena membagikan informasi rahasia kepada agen Pakistan. Hal itu dilakukan setelah izin untuk menuntutnya diperoleh Pengadilan.

Dalam instruksinya kepada Kepolisian Kota Delhi untuk mempercepat proses perizinan tersebut, pengadilan memerintahkan agar perwira IAF yang dituduh bernama Manorath Singh Sabharwal, dihadirkan di persidangan pada 5 Desember 2026. Unit Khusus (Special Cell) Kepolisian Delhi telah mendaftarkan kasus Sabharwal berdasarkan Undang-Undang Rahasia Negara (Official Secrets Act).

Sabharwal dijerat karena diduga membagikan detail sensitif, seperti dokumen rencana perang, lokasi penempatan pasukan, pergerakan pasukan, dan koordinat instalasi militer penting, kepada agen intelijen Pakistan. Kepolisian Delhi sebelumnya telah menyerahkan surat dakwaan, dan perkara tersebut kini berada pada tahap pemeriksaan laporan akhir oleh pengadilan.

Dilaporkan New Indian Express, dalam perintah tertanggal 31 Oktober 2026, Hakim Ketua (Chief Judicial Magistrate) Mridul Gupta mencatat, izin untuk menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 152 BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) belum diperoleh. Pengadilan masih menunggu perizinan.

"Pihak negara menyampaikan bahwa izin berdasarkan Pasal 152 BNS (sebagaimana disyaratkan) sesuai dengan Pasal 217 BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), serta izin untuk tindak pidana di bawah Undang-Undang Rahasia Negara (Official Secrets Act) sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) undang-undang tersebut, masih dalam proses. Disampaikan pula bahwa proses perizinan sedang berjalan," ungkap pengadilan.

Pasal dalam BNS yang mengatur tentang "tindak pidana terhadap negara" memberikan sanksi atas tindakan yang membahayakan kedaulatan, persatuan, dan integritas negara. Berdasarkan Pasal 217 BNSS, diperlukan izin dari pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian untuk dapat memproses dugaan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Negara (Official Secrets Act), "Pengadilan tidak boleh memproses tindak pidana apa pun berdasarkan undang-undang ini, kecuali atas pengaduan yang dibuat berdasarkan perintah atau wewenang dari pemerintah yang berwenang, atau oleh pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah tersebut."

Dalam penetapan Oktober 2026, hakim menyatakan, penasihat hukum terdakwa mengeklaim, telah terjadi penundaan yang cukup lama terkait pemberian izin (sanksi) hukum. Pengadilan memerintahkan, "DCP (Wakil Komisaris Polisi) terkait diminta untuk mengawasi percepatan proses pemberian izin tersebut dalam perkara ini. Mengingat penundaan yang telah terjadi, DCP terkait harus menyerahkan laporan tertulis yang ditandatangani olehnya pada tanggal sidang berikutnya."

Pengadilan juga memerintahkan diterbitkannya surat perintah untuk menghadirkan terdakwa pada 5 Desember 2026.