Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah subsidi masih menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Persoalannya ternyata bukan hanya soal kemampuan masyarakat mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga kendala yang dihadapi pengembang, mulai dari perizinan, urusan pertanahan hingga dugaan pungutan liar (pungli).
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan, sejumlah persoalan administratif dan hukum di daerah masih menjadi tantangan bagi pengembang dalam merealisasikan proyek perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Ari, persoalan tersebut kerap tidak terlihat di permukaan, padahal dampaknya bisa langsung menghambat proses pembangunan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar target penyediaan rumah bagi masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan.
"Soal perizinan ini, pertanahan, juga pungli ini kan menghambat pembangunan perumahan di daerah, yang selama ini tidak terungkap, tetapi kenyataannya terjadi di lapangan," kata Ari kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/11/2026).
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pengembang tidak hanya berhadapan dengan proses administrasi, tetapi juga risiko sengketa kepemilikan lahan. Bahkan, terdapat proyek perumahan yang sudah berjalan dan memiliki dokumen kepemilikan tanah, tetapi kemudian menghadapi gugatan dari pihak lain.
Salah satu anggota Himperra menghadapi persoalan hukum atas lahan yang telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan. Di atas lahan tersebut sudah berdiri sekitar 1.000 unit rumah, dengan hampir separuhnya merupakan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman |
Menurutnya, persoalan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ketika status lahan yang sudah dimanfaatkan masih dipersoalkan, pengembang harus menghadapi risiko tertundanya pembangunan sekaligus meningkatnya beban investasi.
"Hal semacam ini menimbulkan ketidakpastian investasi, karena pembangunan pasti akan tertunda, lalu bank yang mau memberikan pinjaman juga menahan, akhirnya ekonomi kan ngga berputar," ujar Ari.
Selain persoalan sengketa lahan, pengembang juga menghadapi kendala perubahan status dan pembatasan pemanfaatan lahan. Sejumlah bidang tanah milik anggota Himperra masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Baku Sawah (LBS), sehingga tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.
Kondisi ini membuat pengembang harus kembali berhadapan dengan proses pembebasan dan penyesuaian peruntukan lahan. Padahal, biaya untuk memperoleh tanah semakin mahal, terutama setelah ruang pemanfaatan lahan untuk kebutuhan nonpertanian semakin terbatas.
"Banyak tanah-tanah anggota kita itu yang kemudian jadi LSD, LBS, dan seterusnya. Tapi sekarang alhamdulillah, beberapa kabupaten sudah keluar nih, bisa berubah untuk dibangun perumahan, Tinggal kemudian selanjutnya kan kita harus bebaskan. Nah, itu juga perkara lagi. Karena apa? Ya, yang lalu saja bebas-bebasin itu sudah mahal, apalagi sekarang untuk perumahan," kata Ari.
[Gambas:Video CNBC]
