Jadi saya kira kita tunda sehari tidak ada masalah demi menghormati undangan Presiden kepada gubernur.
Surabaya (ANTARA) - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2027 yang semula dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November, ditunda sehari menjadi 11 November 2026.
Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat undangan Presiden untuk menghadiri agenda penganugerahan gelar pahlawan nasional di Jakarta.
"Jadi saya kira kita tunda sehari tidak ada masalah demi menghormati undangan Presiden kepada gubernur," kata Musyafak di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pengesahan APBD 2027 semula direncanakan pada momentum Hari Pahlawan karena seluruh tahapan pembahasan rancangan APBD telah rampung.
Meski bergeser sehari, pengesahan anggaran tersebut tetap menjadi kado bagi masyarakat dalam peringatan Hari Pahlawan.
Musyafak menjelaskan, pengesahan pada November juga diperlukan agar Kementerian Dalam Negeri memiliki waktu cukup untuk mengevaluasi APBD sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Dengan demikian, APBD diharapkan dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2027 sebagai pedoman pendapatan dan belanja daerah.
"Sehingga awal tahun 2027 atau pada Januari itu sudah jalan dan bisa diimplementasikan menjadi pedoman untuk penyerapan dan pendapatan dari APBD itu sendiri," ujarnya.
Terkait kebijakan anggaran, Musyafak memastikan APBD Jatim 2027 tetap mengedepankan efisiensi.
Dalam kerangka rancangan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan Rp27,636 triliun.
Ia menegaskan, selama kebijakan efisiensi pemerintah pusat belum dicabut, pemerintah daerah harus memprioritaskan program wajib dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Program sunnah itu dikesampingkan dulu. Program wajib yang harus kita utamakan," katanya.