JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menembus lebih dari 20 miliar transaksi. Seiring dengan perkembangan positif implementasi QRIS dan semakin meluasnya penggunaan pembayaran digital, BI juga menyoroti besarnya tantangan akibat tingginya kasus scam atau penipuan digital.
“Hingga kuartal III 2026, QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna. Ini sudah mencapai 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi. Di balik capaian-capaian tersebut, pengalaman bertransaksi yang aman menjadi kunci membangun kepercayaan,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta saat menyampaikan sambutan dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) yang diadakan BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Fili menerangkan, saat ini semakin banyak masyarakat yang bergabung dalam ekosistem pembayaran digital, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat pedesaan, generasi muda, dan kelompok masyarakat lanjut usia. Ekosistem digital tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan terbangunnya kepercayaan (trust) di dalamnya. Namun, menjaga kepercayaan itu sendiri menjadi tantangan besar.
“Kepercayaan sudah kita dapatkan, tetapi kita tahu (ke depan), tidak mudah kita bangunnya bertahun-tahun membentuk kepercayaan tersebut,” tuturnya.
Ia menyebutkan, studi BI terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan bahwa persepsi risiko menurunkan niat untuk menggunakan pembayaran digital. Kepercayaan yang tergerus juga tidak bisa diimbangi dengan manfaat yang dirasakan, seperti reward, cashback, gift (hadiah), dan semacamnya.
“Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan (responden) balik lagi aja ke cash, enggak pakai digital-digitalan,” ungkapnya.
Sejumlah penelitian di negara berkembang lainnya juga menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital. Hal itu menunjukkan bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.
“Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen. Kami di BI sudah mewajibakan bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman dan efisien, sehingga dalam setiap produk dan services atau kebijakan yang keluar dari BI selalu memikirkan bagaimana perlindungan konsumennya? Sudah diatur belum perlindungan konsumennya?” terangnya.
Fili menekankan, BI terus meyakinkan inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan ketinggalan. Prinsip tersebut harus tecermin dalam pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan.
Ia juga menegaskan, tantangan ekosistem pembayaran saat ini bukan hanya menghadapi keberagaman modus penipuan, melainkan juga meningkatkan kemampuan seluruh pihak dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang terus berkembang. Untuk itu, BI menilai edukasi konsumen, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), dan langkah pencegahan oleh penyelenggara sistem pembayaran harus diperkuat.