Ekonomi

Pengusaha Minta Pemerintah Sanksi Dapur MBG yang Tak Serap Ikan

Pengusaha Minta Pemerintah Sanksi Dapur MBG yang Tak Serap Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) berharap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 dapat diterapkan secara ketat hingga tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (). Penerapan aturan tersebut dinilai krusial untuk memastikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap hasil tangkap maupun budidaya lokal secara berkelanjutan.

Ketua APCI, Susilo Hartoko, mengatakan implementasi Perpres 74/2026 perlu segera ditindaklanjuti melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), lalu diteruskan kepada kepala regional hingga para pengelola dapur SPPG di lapangan.

“Di sinilah kami berterima kasih dengan adanya Kemenko Pangan yang didukung KKP supaya turunan daripada Perpres 74 itu benar-benar bisa diterapkan di tingkat dapur SPPG,” ujar Susilo dalam acara Bincang Bahari bertema Pangan Biru untuk Indonesia Maju di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dapur MBG Masih Ragu Kontrak Pembelian Ikan

Menurut Susilo, kepastian regulasi di tingkat teknis sangat dibutuhkan karena selama ini pengelola dapur MBG belum berani membuat kontrak pembelian ikan jangka panjang dengan para pembudidaya. Demi menekan biaya dan menjaga keuntungan operasional, pengelola dapur cenderung memilih sumber protein lain yang harganya lebih murah.

“Ketika berbicara harga ikan lebih tinggi daripada harga telur, pasti dia memilih telur. Itu kelemahannya,” katanya.

Oleh karena itu, Susilo menegaskan bahwa pemerintah perlu menetapkan sanksi tegas bagi dapur SPPG yang mengabaikan ketentuan penyajian menu ikan minimal dua kali dalam sepekan. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, aturan tersebut dikhawatirkan tidak akan memberi kepastian penyerapan bagi pelaku usaha perikanan.

“Jangan sampai ketika Perpres tidak ada konsekuensi logisnya di lapangan, percuma. Jadi dapur yang tidak menjalankan dua kali makan ikan dalam waktu satu minggu harus memiliki konsekuensi,” tegasnya.

Pasokan Lele dan Patin Dipastikan Aman

Susilo menambahkan, kepastian serapan melalui dapur MBG akan membuka pasar yang stabil bagi produk perikanan tangkap dan budidaya, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Dari sisi ketersediaan barang, ia memastikan pasokan ikan lele dan patin nasional sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Berdasarkan pemetaan dan pengambilan sampel APCI di 20 daerah, para pelaku usaha menyatakan siap memenuhi lonjakan permintaan, termasuk jika pemerintah memperluas program budidaya ikan tematik di berbagai wilayah.