Ekonomi

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Luhut Siap Berantas Korupsi Lewat AI

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Luhut Siap Berantas Korupsi Lewat AI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, penerapan AI dalam operasional BUMN seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) berpotensi menekan praktik korupsi.

"Penggunaan teknologi tersebut dapat mengurangi interaksi langsung antarmanusia (much less human contact) dalam berbagai proses bisnis.Saya berkali-kali sampaikan saya tidak percaya pada sumpah-sumpah itu lagi karena kita semua bersumpah tapi kita semua juga begitu ada uang di muka kita juga semua mencuri. Jadi kita bangun sistem di mana orang dipaksa tidak bisa mencuri. Ya, kita membangun sistem di mana kita paksa orang tidak bisa mencuri," ujar Luhutdalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Ia mencontohkan, penerapan AI di berbagai BUMN dapat membuat proses bisnis berjalan melalui ekosistem digital sehingga ketergantungan terhadap interaksi langsung semakin berkurang.

"Dan kita belum bicara tadi bagaimana PLN nanti kalau kita AI-kan, bagaimana nanti Pertamina, bagaimana. begitu banyak BUMN. Dan itu akan mengurangi korupsi karena much less human contact. Jadi hampir tidak ada human contact, jadi semua kontak itu melalui ekosistem," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut Indonesia masih berada dalam kelompok negara berkembang dalam peta ekonomi AI. Karena itu, menurutnya, penguatan ekosistem dan pemanfaatan teknologi tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

"Kita lihat bahwa Indonesia itu kelompok negara berkembang dalam peta ekonomi AI. Pesannya jelas: kita harus memperkuat. Jadi kita juga harus fokus, harus kompak," tuturnya.


Tidak hanya BUMN, Luhut juga mendorong lembaga keuangan dan otoritas pasar modal untuk memanfaatkan AI dalam memperkuat pengawasan. Ia menyebut telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendorong penggunaan teknologi tersebut agar praktik-praktik yang merugikan tidak lagi mudah dilakukan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan menilai kemajuan AI saat ini tak bisa lagi dapat ditahan, mengingat teknologi tersebut sudah diadopsi di berbagai negara dan masuk ke berbagai sektor di kehidupan saat ini. Dia juga berharap peningkatan lapangan kerja dan pembangunan talenta berkualitas berkembang bersama AI.

"Ketika kita adopsi teknologi AI ini, kita harus bisa memberikan nilai terhadap proses bisnis ini supaya dengan adanya penciptaan nilai yang baru, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja," kata Nezar.

Apalagi dia menegaskan bahwa di abad ke-21 ini agak sulit mencari jalan untuk mundur ke abad sebelumnya.Agar dapat semakin mengoptimalkan peluang di sektor AI, Nezar menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang terukur dalam adopsi teknologi AI di Indonesia, termasuk melalui peta jalan AI nasional.

Di tengah kemajuan teknologi AI global, dia berharap Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna, namun, juga pemain yang signifikan di rantai pasok teknologi AI global.

Untuk diketahui, Luhut dan Nezar menjadi salah satu pembicara dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Adapun CIFP menjadi wadah komprehensif bagi para tokoh kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus platform utama untuk merangkum kebijakan luar negeri Indonesia dan memahami posisi Indonesia terhadap berbagai isu internasional.

CIFP merupakan konferensi independen hubungan internasional tahunan terbesar di dunia-sebagaimana dicatat oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)-yang menarik lebih dari 10.000 peserta setiap tahunnya. Sejak digelar pada tahun 2015, CIFP telah menjadi ajang yang diakui secara nasional bagi para peminat, aktivis, pemikir, serta praktisi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.

[Gambas:Video CNBC]