Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan tersangka berperan sebagai end user atau penerima terakhir dari hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara lain.
Suyudi menjelaskan pernyataan ini saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).
Tak hanya Listyo, Suyudi juga mengungkap peran tiga tersangka jenderal polisi lain pada kasus penyadapan ini.
Slamet Uliandi (SU) yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal Listyo
Kemudian, Irjen Eko Hadi yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Jenderal Listyo.
Selanjutnya, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026. Ahrie diduga menerima perintah dari Jenderal Listyo kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Berikut pernyataan lengkap Suyudi saat menjelaskan peran Listyo sebagai end user.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026 diduga sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.
Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah LSP sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026.
Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah.
Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.