Ekonomi

Perpres Gemarikan Terbit Demi Kerek Konsumsi Ikan Nasional

Perpres Gemarikan Terbit Demi Kerek Konsumsi Ikan Nasional
Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden () Nomor 74 Tahun 2026 untuk memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (). Aturan juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kemudahan akses, hingga keamanan produk .

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Yanti Permatasari mengatakan Gemarikan merupakan gerakan yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.

Ia menjelaskan Perpres tersebut memuat tiga kebijakan strategis, yakni penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, pemberian kemudahan akses terhadap ikan, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

"Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin," ujar Yanti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).

Yanti mengatakan peningkatan konsumsi ikan juga berkaitan dengan agenda pembangunan nasional, terutama pemenuhan gizi masyarakat dan untuk penurunan stunting. Menurutnya, ikan memiliki potensi besar sebagai sumber protein untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, ia juga menilai tantangan peningkatan konsumsi ikan bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tapi juga kebiasaan masyarakat yang masih lebih menyukai sumber protein lain, seperti ayam.

"Kalau untuk pasokan, kita sebetulnya pasokan itu melimpah ruah. Kalau masalah akses pasar, masalah transportasi dan lain-lain bisa diatasi oleh teknologi, oleh kebijakan dan lain-lain. Tetapi masalah kebiasaan, masalah doktrin, itu yang perlu kita jadikan PR yang berat," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Yuwono mengatakan keberhasilan Gemarikan tidak hanya diukur dari peningkatan angka konsumsi ikan.

Menurutnya, gerakan tersebut juga harus mampu memperkuat rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir, termasuk mengurangi kehilangan hasil atau susut pascapanen.

"Kalau kita kaitkan misalkan dengan penanganan pascapanen, susut, kita akan melihat keberhasilannya salah satunya bagaimana kita mengurangi susut panen ini. Kalau susut ini kita bisa kurangi, itu potensi juga untuk kita manfaatkan sebagai bahan konsumsi kita dan juga bahan baku industri," ujar Budi.

Ia menjelaskan KKP memperkuat produksi perikanan, memperbaiki penanganan ikan, memastikan rantai dingin, hingga memperluas akses pasar. Upaya tersebut juga dilakukan dengan menghubungkan produsen ikan dengan dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam program MBG, KKP turut memberikan pendampingan kepada pengelola dapur terkait penanganan ikan yang baik. Pelatihan dilakukan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia agar kualitas serta keamanan ikan tetap terjaga.

Budi mengatakan pasokan ikan untuk dapur MBG harus memenuhi kebutuhan dari sisi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Budidaya lele menjadi salah satu komoditas yang dapat dikembangkan karena produksinya relatif lebih mudah diatur untuk memenuhi jadwal pasokan.