Politik

Pigai Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Pigai Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) mempertanyakan wacana pemindahan dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia mengingatkan, pemindahan satwa dari habitat asalnya belum tentu menjamin kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya di lingkungan baru.

Menurut Pigai, kondisi alam tempat satwa hidup memiliki hubungan erat dengan proses tumbuh kembang dan kemampuan berkembang biak.

“Kalau seorang hewan, jenis binatang atau hewan peliharaan atau hewan liar dipindahkan dari tempat asal usulnya ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa berkembang,” kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Selasa (17/11/2026).

Ia mencontohkan komodo yang menurutnya memiliki keterikatan kuat dengan habitat asalnya. Pemindahan ke wilayah lain, kata dia, tidak serta-merta membuat satwa tersebut mampu berkembang biak.

“Hanya bisa berkembang di Pulau Komodo, karena ada hubungan yang signifikan antara alam tempat milieu di mana dia hidup, ya, itu dengan bagaimana dia tumbuh kembang biaknya. Itu ada relasi yang kuat,” ujarnya.

Meski demikian, Pigai mengakui pandangannya tersebut bukan didasarkan pada hasil penelitian yang ia paparkan dalam rapat.

“Saya tidak tahu hasil penelitian seperti apa, tapi sejauh yang saya pahami itu seperti itu,” katanya.

Rwanda Jadi Contoh

Pigai juga menyinggung Rwanda sebagai contoh negara yang menurutnya berupaya mempertahankan kelestarian satwa di habitat asalnya. Ia kemudian mempertanyakan rencana pemindahan badak jawa yang selama ini hidup di Ujung Kulon.

“Oleh karena itu kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupan, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan,” ucapnya.

Pigai lantas membandingkan persoalan tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia dari wilayah asalnya. Menurut dia, pemindahan suatu komunitas secara paksa, sadar, dan sengaja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Misalnya orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya, Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa wacana pemindahan badak jawa tersebut akan menjadi perhatiannya.

“Jadi saya sangat setuju, Bu, akan jadi atensi,” katanya.