Politik

Pigai Tegas: Kemenham Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Tanpa Pandang Partai

Pigai Tegas: Kemenham Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Tanpa Pandang Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM akan mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi politik.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, Pigai menyatakan bahwa latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi sikap kementeriannya. Ia menekankan bahwa setiap pejabat publik yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

"Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak. Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA. Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," ujar Pigai menegaskan.

Terima Pengaduan Resmi

Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM telah menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT bersama tim pembela perempuan pada Rabu (18/11). Pertemuan tersebut akan berlangsung pada pukul 12.00 WIB, dilanjutkan dengan penerimaan berkas pengaduan resmi pada pukul 14.00 WIB di kantor kementerian.

Ia juga mengajak perwakilan parlemen untuk hadir menyaksikan penyerahan laporan resmi dari tim perlindungan perempuan NTT. "Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun, dan besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang," ujarnya.

Menurut Pigai, sikap tegas terhadap kader partai politik maupun pejabat publik yang melanggar hukum merupakan prinsip yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kronologi Dugaan Kasus

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang disebut sebagai mahasiswi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang.

Korban berinisial RWM disebut datang ke lokasi bersama dua perempuan berinisial EK dan LS dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, saat berada di rumah jabatan tersebut, RWM diduga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa itu disebut terjadi sebanyak dua kali pada 11 November hingga Kamis, 12 November 2026.

Hingga kini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara