Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Poin-poin penting di aturan itu memuat ketentuan soal , pemutusan hubungan kerja (), pesangon hingga hak cuti pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginginkan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU tersebut, tetapi juga memahami substansi pengaturannya.
"Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Berikut sejumlah poin penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan:
Aturan Cuti
Dalam Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja diwajibkan memberikan hak waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh.
Untuk cuti tahunan, berdasarkan Pasal 118 ayat (5), pekerja berhak mendapatkan paling sedikit 12 hari kerja setelah mengabdi selama 12 bulan secara terus-menerus.
Pelaksanaan cuti bersama dari pemerintah juga dipastikan tidak akan memotong hak cuti tahunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (6).
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," tulis Pasal 118 ayat (6).
Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 ayat (2) huruf a menjamin hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Berdasarkan Pasal 121 ayat (2) huruf b, cuti ini dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus dengan menyertakan bukti surat keterangan dokter.
Selain perlindungan bagi perempuan, pekerja laki-laki atau suami juga dijamin haknya melalui Pasal 124 ayat (1) yang memberikan cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, dan dapat diperpanjang maksimal tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan
Kebijakan Pengupahan
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam pelaksanaannya, Pasal 134 ayat (3) mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan. Berdasarkan penjabaran pada Pasal 134 ayat (4) huruf a hingga h, kebijakan ini mencakup pengaturan upah minimum, struktur dan skala upah proporsional, hingga perhitungan upah kerja lembur.
Struktur upah minimum ini diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan Pasal 137 ayat (1) huruf a, b, c, dan d.
Tingkatan tersebut meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam praktiknya, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan Gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP. Apabila Gubernur juga menetapkan UMK di wilayahnya, Pasal 137 ayat (5) mengamanatkan bahwa besaran nilai UMK tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan angka UMP.
Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Aturan Pekerja Kontrak hingga PHK
Aturan Pekerja Kontrak hingga PHK. (Foto: iStockphoto/Pattanaphong Khuankaew)
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Aturan terkait batas waktu untuk pekerja kontrak atau PKWT kini diperketat. Sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b, penetapan PKWT harus didasarkan atas batasan jangka waktu atau target selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Berdasarkan aturan pada Pasal 82 ayat (2), durasi PKWT dibatasi paling lama dua tahun. Kontrak kerja ini hanya diizinkan untuk diperpanjang maksimal dua kali, dengan durasi masing-masing perpanjangan dibatasi paling lama satu tahun.
Untuk memproses perpanjangan kontrak tersebut, Pasal 82 ayat (3) mengamanatkan Perusahaan harus memberitahukan rencana perpanjangan PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan paling lambat tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah, tulis Pasal 82 ayat (3).
Pencegahan dan Pesangon PHK
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diamanatkan sebagai jalan paling akhir. Oleh karena itu, Pasal 228 ayat (1) mewajibkan perusahaan dan segala pihak terkait melakukan berbagai upaya pencegahan
Rincian upaya pencegahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 228 ayat (2) huruf a hingga j, yang mencakup langkah mengurangi lembur pada hari libur maupun harian, mengurangi jumlah sif atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan upah fasilitas tingkat manajerial, hingga merumahkan pekerja secara bergilir.
Program pensiun dini sukarela juga perlu ditawarkan serta penawaran mengenai program pensiun bagi Pekerja/ Buruh yang telah memenuhi persyaratan.
Jika PHK pada akhirnya sama sekali tidak dapat dihindari, aturan lanjutan mengenai PHK dalam pasal 232 ayat (1) mewajibkan perusahaan membayar kompensasi berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Besaran uang pesangon diatur secara berjenjang dalam ayat (2) huruf a hingga i. Kompensasi tersebut dimulai dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun. Puncaknya, pekerja berhak mendapatkan sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.
Sementara itu, Uang Penghargaan Masa Kerja diatur rinciannya pada ayat (3) huruf a hingga h. Kompensasi ini diberikan mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun, dan akan terus meningkat hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa pengabdian 24 tahun atau lebih.
Sebagai tambahan, ketentuan ayat (4) huruf a, b, dan c mewajibkan perusahaan membayarkan Uang Penggantian Hak.
Kompensasi pelengkap tersebut mencakup pencairan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian biaya ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat awal diterima bekerja, serta hak-hak lain yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.