Rapat paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).
Rapat dihadiri lengkap semua pimpinan DPR, dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan 361 anggota DPR yang hadir dari total 573 anggota DPR.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" Ujar Puan dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.
Pengesahan UU Perampasan Aset diklaim menjadi sejarah dan telah ditunggu masyarakat karena 18 tahun mandek di DPR.
"Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar anggota Panja RUU dari PKS, Nasir Djamil.
Meski di sisi lain, substansi penting undang-undang itu menjadi sorotan karena tak memasukkan atau mengatur penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment).
"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata peneliti ICW, Azhim saat dihubungi kemarin.
Lalu, apa saja poin-poin penting UU Perampasan Aset, berikut daftarnya:
Pengembalian korban penipuan
UU Perampasan Aset menjamin pengembalian korban penipuan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 yang mengatur jenis-jenis aset yang bisa dirampas.
Ayat 1 poin d menyebutkan, "Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: ... d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara".
Meski begitu, penyitaan aset untuk membayar kerugian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan prinsip kewajaran.
"Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".
7 jenis pidana perampasan aset
Ada tujuh jenis tindak pidana yang masuk lingkup perampasan aset, baik dengan atau tanpa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Meski begitu, tindak pidana korupsi bisa menjadi objek Perampasan baik dengan atau tanpa putusan pidana.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.
Selain korupsi, rinciannya yakni, tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendapatan terorisme.
Kemudian, tindak pidana penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; dan keenam, penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Sita aset bandar judi
UU Perampasan Aset secara khusus juga mengatur penyitaan aset terhadap para pelaku kejahatan melalui teknologi, termasuk judi online.
"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Ketentuan soal tertuang dalam Pasal 4 ayat 3 yang mengatur soal jenis tindak pidana yang dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada pula jenis tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi.
"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto".
Sita aset pelaku pidana meninggal dunia-kabur
Pasal 6 ayat 1 mengatur lima pelaku, tersangka, maupun terdakwa yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lima subjek hukum yang dimaksud yakni, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia; tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; tersangka atau terdakwa yang sakit permanen; pelaku yang tidak diketahui; atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Namun, UU Perampasan Aset memberikan batas minimal jumlah aset yang bisa dirampas terhadap enam subjek tersebut. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan:
"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
Alasan tak masukkan illicit enrichment
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konsep illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan yang tak masuk akal menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep tersebut karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi III, kata dia, juga belajar dari beberapa negara yang menerapkan konsep itu namun gagal.
"Kami juga melakukan perbandingan dengan apa, pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain," katanya.
Pembentukan badan aset
UU Perampasan Aset memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk Badan Pengalolaan dan Perampasan Aset yang tertuang di Pasal 53.
Kemudian, Pasal 54 mengatur soal tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Aset, yang meliputi tugas pengelolaan sebelum dan setelah putusan pengadilan. Tugas pengelolaan sebelum putusan pengadilan yakni, menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana.
Sementara, total ada sembilan tugas Badan Pengawasan dan Pengelolaan Aset.
Beberapa di antaranya mengawasi dan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa; mengawasi tugas dan wewenang Badan, menyusun kode etik; hingga melakukan evaluasi.
"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.
Tak berlaku retroaktif alias prospektif
UU Perampasan Aset tak berlaku surut alias mundur sehingga tak bisa menjerat kasus-kasus lama. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 72 yang menyatakan aturan UU Perampasan Aset berlaku untuk kasus pidana setelah UU ini disahkan.
"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.
Selain itu, UU ini juga baru dapat diberlakukan setelah terbentuknya dua badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset yang diberi waktu paling lama setahun sejak UU disahkan.