Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ada sejumlah aturan main sidang etik yang berubah.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Benar (ada perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Berikut poin-poin perubahan dalam Perpol tersebut:
Ketentuan angka 6 Pasal 1:
Aturan lama:
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
Aturan baru:
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
Pasal 15:
Terdapat tambahan ayat 4a. Bunyinya:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Pasal 19 ayat 5:
Aturan lama:
(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
Aturan baru:
(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
Pasal 42 ayat (3):
Aturan lama:
(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Aturan baru:
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Pasal 59 ayat (2):
Aturan lama:
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar
Aturan baru:
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Pasal 74 ayat (3):
Aturan lama:
(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.
Aturan baru:
(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.
Pasal 98 ayat (4):
Aturan lama:
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.
Aturan baru:
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor
Pasal 111 ayat 2 huruf c tentang syarat kesempatan mengajukan pengunduran diri:
Aturan lama:
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Aturan baru:
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Simak juga Video 'Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Disidang Pekan Depan':