Politik

Polisi Sudah Periksa 6 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Polisi Sudah Periksa 6 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Jakarta, CNN Indonesia

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede di rumah dinas.

Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan pelapor atau korban, RWM (21), juga telah dimintai keterangan oleh polisi.

"Yang kami sudah lakukan pemeriksaan ini ada enam orang termasuk daripada korban itu sendiri dan dengan orang tua korban sebagai pelapor dan adiknya yang menjemput korban," ujar Nova saat konferensi pers yang dihadiri Kapolda NTT, Irjen Pol Reza Arief Dewanto, Kupang, Senin (16/11).

Dia mengatakan, ada dua orang lagi yang telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Kedua orang tersebut adalah EK dan LS yang membawa korban ke Rumah Dinas Bupati Kupang pada Rabu (11/11) malam untuk bertemu Bupati Kupang, Yosef Lede hingga terjadinya kasus dugaan pemerkosaan tersebut.

"Hari ini (Senin, 16/11) kami sudah melakukan pemanggilan terhadap EK dan LS untuk datang di sini tetapi saat ini keduanya belum datang hari ini, jadi hari ini rencana pemeriksaan kedua orang tersebut," kata Nova.

Dia menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi, maka penyidik akan segera memanggil terlapor yakni Bupati Kupang, Yosef Lede untuk dimintai keterangannya.

Sementara itu pemeriksaan terhadap terlapor kasus dugaan pemerkosaan, Bupati Yosef, akan dilakukan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Terkait pemeriksaan (terhadap) terlapor YL akan kami lakukan dulu penyelidikan saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, melihat kemudian lalu kami akan memanggil YL untuk dilakukan pemeriksaan," kata Nova.

Dia menjelaskan kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede saat ini masih dalam taraf penyelidikan.

"Masih penyelidikan," tegas Nova yang pada momen itu menyatakan petugas juga telah melakukan olah TKP di rumah dinas Bupati Kupang.

Nova mengatakan dalam proses penyelidikan tidak ada tekanan atau intervensi apapun dari pihak manapun juga termasuk intervensi politik.

Sementara itu Kapolda NTT, Irjen Reza Arief Dewanto dalam keterangannya mengaku mendapat telepon dari Ketua Komisi III, Habiburokhman yang menyatakan dukungan penuh bagi Polda NTT untuk melakukan proses hukum secara profesional dan akuntabel dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede.

"Jadi beliau juga memberikan dukungan penuh, memberi support untuk kita Polda NTT bisa memproses ini secara profesional dan akuntabel," kata Reza.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Kupang, Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM.

Laporan tersebut teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 Nopember 2026. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.

Dalam laporan tersebut dijelaskan peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada Rabu (11/11) malam.

Dalam laporan tersebut diungkapkan korban RWM bahwa pemerkosaan terjadi saat menemui terlapor di Rumah Dinas Bupati karena dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang, Yosef Lede yang dikonfirmasi Sabtu (14/11) mengatakan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT terkait tuduhan dugaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM (21) terhadapnya.

"Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," ujar Yosef Lede kepada CNNIndonesia.com, di Rumah Dinas Bupati Kupang, Sabtu (14/11) sore.

Yosef berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT jika dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Saya akan datang, jika dipanggil penyidik," ucapnya.

Dia berharap agar laporan tersebut secepatnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga kasus tersebut bisa terang benderang.