JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menegaskan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hanya bermodal pertarungan politik.
Sudirta yang menjadi salah satu dari 14 anggota Fraksi PDIP yang menandatangani usulan HMP itu mengatakan, proses pemakzulan harus ditempuh melalui jalur konstitusi yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Menurut Sudirta, DPR tidak cukup hanya mengumpulkan dukungan politik. Dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar opini publik atau tekanan massa.
Polemik yang menjadi dasar usulan HMP itu berkaitan dengan ijazah SMA Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) soal penyetaraan pendidikan.
Pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR menerima usulan HMP dari 120 anggota DPR dari 8 fraksi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani masing-masing anggota.
Rincian pengusul berasal dari PDIP 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
I Wayan Sudirta tercatat sebagai salah satu dari 14 anggota Fraksi PDIP yang mengusulkan HMP tersebut.
