Jakarta (ANTARA) - Polri mendalami dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal melalui tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
“Potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa.
Isir mengatakan bahwa proses pendalaman dan penyelidikan akan membutuhkan waktu sehingga ia meminta masyarakat untuk menunggu dan ikut mengawal kasus ini.
“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” katanya.
Pemimpin Divisi Humas Polri itu juga memastikan bahwa proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, masih berjalan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berpendapat dugaan kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
Prasetyo mengatakan tindakan tersebut juga mengarah pada perbuatan yang membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.
Dia menilai tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan tindakan serius, terlebih karena hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.