Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Selain sanksi administratif, AS juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Isir mengatakan, AS diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.
Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian, serta tidak menaati larangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Atas putusan PTDH tersebut, AS menyatakan banding.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir.
Lebih lanjut, Isir menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur serta kode etik profesi yang berlaku,” katanya.
Ia juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.