Politik

PPPK Paruh Waktu akan Jadi Penuh Waktu, Begini Respons Bupati Jeje

PPPK Paruh Waktu akan Jadi Penuh Waktu, Begini Respons Bupati Jeje

BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang bakal menaikan status Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Ada 5.715 pegawai PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung Barat.

"Kami sedang melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kondisi eksisting dan kebutuhan riil organisasi sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kebijakan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu," kata Jeje, saat dikonfirmasi Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan data SMART Profile BKPSDM Kabupaten Bandung Barat per 9 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bandung Barat mencapai 5.715 pegawai. Mereka terdiri atas 3.187 tenaga teknis, 2.030 tenaga guru, dan 498 tenaga kesehatan.

Pemkab Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang melakukan pemetaan dan menyiapkan langkah dalam memindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat itu. Terkait mekanisme pengangkatan, Jeje menyebutkan, perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026.

Dalam regulasi tersebut, peningkatan status mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya kebutuhan pegawai, ketersediaan anggaran, serta hasil evaluasi kinerja. "Pelaksanaannya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat," ucap Jeje.

Jeje menyampaikan, pengangkatan PPPK Penuh Waktu tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Hal itu merujuk pada Siaran Pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026, dimana pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

Dia menegaskan, saat ini Pemkab Bandung Barat memprioritaskan kesiapan data dan pemetaan kebutuhan pegawai agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti. Adapun pelaksanaan pengangkatan akan menyesuaikan ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah.

"Kami sangat menghargai masa kerja dan pengabdian seluruh PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Jeje.