Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang, beberapa jam setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.
"Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," kata Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.
Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi.
"Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan," ujar Yusril.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyatakan dirinya juga telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.
Menurut salinan surat yang ia baca, Yusril menyebut Gibran memutuskan berhenti dari jabatan atas keputusannya sendiri. Saat ditanya mengenai alasan mundurnya Gibran, Yusril enggan menjelaskan lebih detail, dan hanya menyebutkan Gibran mundur atas alasan pribadi, sebagaimana dituliskan dalam surat.
Surat pengunduran diri Gibran, Yusril menjelaskan, isinya cukup singkat karena hanya terdiri atas lima paragraf.
"Intinya, wakil presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri, dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat Beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," kata Yusril.
Ketentuan pasal tersebut mengatur jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. Sementara itu, Presiden dapat mengusulkan dua calon wakil presiden.