Ekonomi

Prabowo Ingin 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara, Kadin Buka Suara

Prabowo Ingin 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara, Kadin Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara terkait pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dapat dinikmati negara, bahkan negara turut bisa menguasai saham perusahaan tambang tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang keanggotaan Widiyanto Saputro menilai arahan Presiden Prabowo sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 serta agenda hilirisasi nasional, sehingga dunia usaha mendukung prinsip bahwa kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara.

Kadin juga mendukung penertiban kebocoran di sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan ekspor satu pintu. Dia meyakini kebocoran penerimaan negara dari ekspor komoditas terbilang tinggi dan dapat menjadi potensi penerimaan negara baru.

Kendati begitu, Widiyanto masih mempertanyakan teknis dari negara harus menikmati 70% hasil tambang Indonesia. Sebab, jika basis perhitungan mempertimbangkan 70% pendapatan kotor maka secara matematis sulit terpenuhi, yakni sebagian besar tambang akan merugi dan berhenti operasi.

Sementara jika basis perhitungannya 70% dari laba sebelum pajak maka umumnya sangat berat, tetapi masih memungkinkan dan dapat didiskusikan untuk komoditas bermargin tinggi.

Sementara itu, jika 70% sebagai total porsi penerimaan negara dari laba bersih, maka basis perhitungan tersebut dinilai paling realistis. Alasannya, bakal mencakup royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh dividen, pajak daerah, serta dividen atau hasil divestasi.

"Kami mengusulkan penyempurnaan desain kebijakan, agar sejalan dengan arah kebijakan yang telah disampaikan presiden. Pertanyaan Teknis yang Harus Diterjemahkan segera: 70% dari Apa?. Ini merupakan kunci pentingnya. Angka 70 persen dapat memiliki tiga makna dengan konsekuensi yang sangat berbeda," kata Widiyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (17/11/2026).

Oleh sebab itu, Widiyanto menyarankan pemerintah segera mempublikasikan porsi pemerintah yang didapatkan dari sektor pertambangan per komoditas. Dia meyakini porsi negara sudah cukup besar, terlebih terdapat kenaikan tarif royalti pada 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan. Ia meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya Warga Negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.

[Gambas:Video CNBC]